Home / Lingkungan / Indonesia Tidak Boleh Diam Soal Montara

Indonesia Tidak Boleh Diam Soal Montara

Ketua YPTB Ferdi Tanoni menyerahkan dokumen Petaka Tumpahan Minyak Montara 2009 di Laut Timor kepada Ketua Komisi V DPR Fary Francis/Foto: Dok Ferdi
Ketua YPTB Ferdi Tanoni menyerahkan dokumen Petaka Tumpahan Minyak Montara 2009 di Laut Timor kepada Ketua Komisi V DPR Fary Francis/Foto: Dok Ferdi

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya Prof Dr Ir Mukhtasor M.Eng, PhD mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak boleh diam dan membiarkan persoalan pencemaran Laut Timor berlalu begitu saja menyusul ledakan anjungan minyak Montara pada 2009.

“Pembiaran itu adalah bagian persoalan yang hanya akan memperburuk keadaan,” katanya seperti dikutip Kantor Berita Antara setelah bersama Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) pimpinan Ferdi Tanoni melakukan audiens dengan pimpinan Komisi V DPR-RI di Jakarta, Kamis (27/10).

Audiens dengan Komisi V DPR-RI yang dipimpin ketuanya Fary Francis itu untuk meminta dukungan politik dari parlemen dalam upaya menyelesaikan kasus tumpahan minyak di Laut Timor menyusul ledakan anjungan minyak
Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009.

Baca Juga :  Rakyat NTT Minta Dukungan DPR Terkait Pencemaran Laut Timor

Prof Mukhtasor yang pernah melakukan studi ilmiah tentang kerugian sosial ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur akibat tumpahan minyak Montara itu melukiskan kasus pencemaran di Laut Timor merupakan kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat nelayan dan petani rumput laut di pesisir kepulauan NTT.

Ia mengatakan tumpahan minyak dari ladang minyak Montara yang dikelola PTTEP Australasia asal Thailand selama sekitar 75 hari itu, mengalir masuk ke wilayah perairan Indonesia di Laut Timor yang menjadi ladang kehidupan para nelayan dan petani rumput laut di NTT selama ini.

“Perekonomian para petani rumput laut dan nelayan hancur total akibat pencemaran tersebut, sehingga Pemerintah Indonesia tidak boleh diam dan membiarkan kasus itu berlalu begitu saja,” ujarnya.

Baca Juga :  Daerah Harus Dukung Komitmen Pembangunan Hijau

Atas dasar itu, pihaknya juga meminta dukungan politik dari Komisi V DPR-RI agar terus mendorong pemerintah agar lebih tegas, efektif dan lebih produktif dalam diplomasi dengan Australia untuk segera menyelesaikan
masalah pencemaran tersebut.

Prof Mukhtasor mengatakan Komisi V DPR-RI yang antara lain membidangi masalah infrastruktur dan perhubungan itu berjanji akan menindaklanjuti apa yang telah disampaikannya bersama YPTB serta mendukung penuh langkah “class action” yang telah dilakukan oleh lebih dari 13.000 petani rumput laut terhadap PTTEP Australasia di Pengadilan Federal Australia di Sydney.

“Malu rasanya jika rakyatnya berjuang di luar negeri, sementara pemerintahannya sendiri sebagai orangtua hanya nyengir tak tergerak bertindak untuk membela rakyatnya,” ujar Prof Mukhtasor. (Sumber: Antara/leo)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda