Home / Bisnis / Indonesia Perlu Perbaiki Investment Grade untuk Jadi Negara Layak Investasi

Indonesia Perlu Perbaiki Investment Grade untuk Jadi Negara Layak Investasi

Anggota Komisi XI DPR RI Johny G Plate/Foto: Dok Fraksi NasDem DPR RI
Anggota Komisi XI DPR RI Johny G Plate/Foto: Dok Fraksi NasDem DPR RI

Bagikan Halaman ini

Share Button

Jakarta–Anggota Komisi XI DPR RI Johny G Plate menyambut baik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait RAPBN 2017. Postur RAPBN 2017 yang dinilainya masih belum kredibel masih bisa dibahas antara pemerintah dan DPR guna mengejar investing grade dari standard and poor (S&P), Moody’s, dan Fitch.

Ketiga lembaga tersebut menjadi acuan dunia usaha dalam dan luar negeri sebagai corong informasi kalaikan berinvestasi berdasarkan sovereign credit rating di masing-masing negara. Sehingga, mau tidak mau, menurut politisi NasDem ini, pemerintah harus memperbaiki postur RAPBN 2017 terutama asumsi makronya.

Asumsi Makro dalam RAPBN 2017 sampai saat ini masih menggunakan asumsi lama yang terlalu optimistis. Koreksi terhadap asumsi ini bisa dimulai dengan memperbaiki harga acuan minyak dan gas (migas) dan target liftingnya. Kalau tidak, ancaman defisit Rp 332,8 triliun atau 2,41% dari PDB tidak bisa dihindari.

Baca Juga :  Protes Bupati Lembata, Pedagang Pilih Berjualan di Taman Kota

“Penghitungan saya itu RAPBN 2017 di bawah sedikit Rp 2.000 bukan Rp. 2.070 seperti kita tahu saat ini,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (18/8).

Kredibilitas APBN, bagi legislator asal NTT ini sangat penting. Investasi dari dalam dan luar negeri akan berbondong-bondong masuk ke dalam berbagai macam bentuk investasi dalam negeri jika Indonesia mampu meraih investment grade. Untuk menaikan kredibilitas APBN pemerintah perlu melakukan berbagai macam upaya termasuk efisiensi dan menggenjot penerimaan dari tax amnesty.

Namun demikian untuk mendapatkan predikat investment grade perlu upaya lainnya yakni dengan menaikan kredibilitas anggaran dari sisi pembiayaan dan belanja negara.

“Saat ini BKPM tengah hold Rp 7.000 triliun modal yang siap masuk ke dalam negeri, tapi posisinya masih wait and see karena investment grade masih belum didapat,” ungkap Johny.

Baca Juga :  PKK Kota Kupang Gagas Pengelolaan Sampah

Menurutnya, masih ada waktu sampai November 2016 nanti sebelum Fitch, Moody’s, dan Standard and Poor memperbaikinya. Jika pembahasan antara pemerintah dengan DPR terkait RAPBN 2017 seperti yang diharapkan, Johnny yakin pipe line investasi akan terbuka lebar dan pasar modal dalam negeri akan dibanjiri oleh investor. (siaran pers Fraksi Nasdem DPR untuk Lintasntt.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda