Home / Nasional / Fary Francis Minta Dua Menteri Audit Kinerja Pemprov NTT

Fary Francis Minta Dua Menteri Audit Kinerja Pemprov NTT

Bagikan Halaman ini

Share Button
KM Ile Boleng/Foto: Gama

KM Ile Boleng/Foto: Gama

Kupang—Lintasntt.com: Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis minta dua kementerian mengaudit kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait pengelolaan sejumlah proyek di daerah itu.

Dua kementerian itu ialah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono. “Cukup banyak program dari dua kementerian ini di NTT tetapi tidak dimanfaatkan maksimal. Untuk itu perlu diaudit untuk mengetahui persoalannya,” kata Fary kepada wartawan di Kupang, Minggu (2/11).

Sebelum Kementerian Kementerian Perumahan Rakyat digabung bersama Kementerian PU, banyak proyek dibangun di NTT seperti pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kemudian Kementerian PU membangun dermaga, namun tidak dimanfaatkan.

Baca Juga :  72 Mantan Pejuang di Timtim Hadiri HUT Kopassus

“Ada juga bangun waduk tetapi tidak menampung air. Jangan sampai bangun proyek untuk proyek, bukan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sehingga audit ini bertujuan memperbaiki kualitas pengelolaan proyek tersebut agar menjadi lebih baik dari saat ini.

Adapun pembangunan rumah MBR dilakukan di delapan kabupaten sejak 2011-2013, ditenggarai merugikan negara triliunan rupiah. Kejaksaan Tinggi NTT sudah memeriksa sejumlah orang yang terkait dengan proyek ini termasuk meminta keterangan Deputi Kementerian Perumahan Rakyat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Hasadin Sitepu pekan lalu.

Sementara itu Kementerian Perhubungan juga memberikan sejumlah kapal feri dikelola pemerintah daerah, namun tiga kapal di antaranya ditenggarai tidak dioperasikan maksimal. Kapal-kapal tersebut kadang dilabuhkan di dermaga selama berbulan-bulan, yakni Kapal Motor (KM) Pulau Sabu, Sirung, dan Ile Boleng.

Baca Juga :  Teroris Syarif Diterbangkan ke Jakarta

Ia mengatakan pengelolaan tiga kapal tersebut memang diserahkan ke pemerintah daerah dengan tujuan utama penentuan rute kapal lebih fleksibel, akan tetapi pemerintah daerah juga perlu memperoleh laba dari pengoperasian kapal tersebut. “Kenapa kapal dikelola pemerintah daerah tetapi tidak berfungsi secara baik,” kata Fary (gba/sumber: Media Indonesia)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda