Kupang–Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Kehutanan (PKH) Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) melayangkan surat panggilan kepada empat perusahaan yang diduga terlibat pembalakan liar di hutan lindung daerah itu.
“Tetapi dari empat yang dipanggil, hanya satu perusahaan yang memenuhi panggilan. Kami akan melayangkan surat panggilan kedua kepada tiga perusahaan lainnya,” kata Kepala UPT PKH Wilyah Timor Tengah Utara Stefanus Kono saat dihubungi lewat telepon dari Kupang seperti dikutip MI, Rabu (26/9).
Mereka dipanggil untuk menyampaikan laporan kegiatan perusahaan di daerah itu. Pasalnya, laporan yang diterima UPT PKH Timor Tengah Utara menyebutkan 90 persen pembalakan liar terjadi di kawasan Hutan Lindung Bifemnasi Sonmahole Mo’manu Aijao RTK 184.
Hutan lindung tersebut memiliki luas 13.099,300 hektare (ha), sedangkan luas hutan di Timor Tengah Utara mencapai 108.854 ha. Direktur perusahaan itu ditanyakan mengenai aktivitas mereka di kawasan hutan lindung di antaranya laporan mutasi kayu selama mengantongi izin dan nota angkutan.
Sebelumnya Aliansi Masyarakat Peduli Hutan (Ampuh) NTT melaporkan pencurian kayu Sonokeling marak di kawasan hutan daerah itu untuk dijual ke daerah lain. Bahkan, aktivitas pencurian kayu bernilai ekonomis tinggi itu ternyata sudah berlangsung sejak 2016.
“Tahun lalu, Kapolres TTU pernah turun ke sana (kawasan hutan lindung) dan menangkap satu orang, tetapi entah perkembangannya seperti apa,” kata Stefanus Kono.
Setelah empat perusahaan dimintai keterangan, akan dilaporkan ke Dinas Kehutanan NTT kemudian dilanjutkan kepada Gubernur Viktor Laiskodat. Menurut Dia, Gubernur Viktor Laiskodat sudah menyetop pengiriman kayu sonokeling keluar NTT. “Sejak adanya larangan dari gubernur, saat ini aktivitas pengambilan kayu tidak ada lagi,” kata Dia. (sumber: mi)
