Home / Hukum / Empat Karyawan Bank NTT Ditahan Kejari Terkait Korupsi

Empat Karyawan Bank NTT Ditahan Kejari Terkait Korupsi

Ilustrasi Korupsi/web
Ilustrasi Korupsi/web

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Empat karyawan Kantor Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT terkait dugaan korupsi Rp4,1 miliar, ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (6/2).

Empat karyawan tersebut berasal dari bagian kredit yakni Bonefasius Ola Masan, Yohana Bailao, Johan Gebu, dan Yohanes Agus.

“Tiga orang ditahan di rutan dan satu orang tersangka wanita ditahan di lapas wanita selama 20 hari ke depan,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kupang, Januar Boli Tobing, Kamis (6/2).

Kasus dugaan korupsi ini berawal dari kredit yang diajukan Kuasa Direktur PT Cipta Eka Puri, Linda Liudianto, perusahaan yang membangun Gedung NTT Fair pada 2018. Ketika itu, Linda mengajukan kredit sebesar Rp5 miliar dengan jaminan 50 unit rumah.

Baca Juga :  TKI Asal Malaka Tewas Ditembak di Malaysia

Belakangan, gedung NTT Fair yang dibangun tersebut tidak rampung lantaran anggarannya dikorupsi. Dampaknya, PT Cipta Eka Puri tidak mampu membayar cicilan bank. Sesuai hitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT, kerugian negara akibat kasus ini sebesar Rp4,1 miliar.

Karena tidak mampu membayar cicilan, pihak Bank NTT menyita rumah agunan yang diajukan Linda. Namun, di lokasi yang disebutkan telah dibangun rumah tersebut, ternyata lahan kosong atau tidak ditemukan rumah.

Menurutnya, kasus ini sudah ditetapkan enam tersangka, termasuk empat orang yang baru ditahan tersebut. Sedangkan dua tersangka sudah ditahan sebelumnya yakni Linda Liudianto dan Hadmen Puri, pemilik PT Cipta Eka Puri.

Baca Juga :  Kadis Pendidikan Sabu Dipenjara 2 Bulan karena Menghina Anggota DPR

Empat tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 18 tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi subsider pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. (sumber: mi)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda