Home / Nasional / DPRD Kota Minta Migrasi Listrik Prabayar Jangan Seperti Maling

DPRD Kota Minta Migrasi Listrik Prabayar Jangan Seperti Maling

dpr-pln

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Marthinus Medah minta PLN Cabang Kupang tidak seenaknya membongkar meteran listrik warga kemudian menggantinya dengan meteran prabayar.

“Hanya pencuri yang datang dan keluar tanpa sepengetahuan tuan rumah. Kalau melakukan migrasi meteran lakukanlah dengan sopan dan jangan seperti maling,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat gabungan komisi bersama PLN area Kupang, Rabu (11/11).

Marthinus mengatakan migrasi listrik prabayar dilakukan oleh petugas PLN tanpa diketahui pemilik rumah. “Sama seperti pencuri yang datang tanpa memberitahu pemilik rumah kemudian membongkar meteran dan menggantinya dengan meteran prabayar.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Kupang Yeskial Loudoe, didampingi wakil ketua Marthinus Medah dan Kristian Baitanu. Dari PLN,  hadir Manajer Area Kupang Maria Goreti bersama sejumlah staf.

Baca Juga :  Teroris Syarif Penembak Kapolsek Ambalawi

Ia mengatakan, banyak warga mengadu Ke DPRD karena migrasi listrik dilakukan secara diam-diam oleh PLN. Perbuatan seperti ini tidak pantas dilakukan oleh PLN yang fungsinya memberikan pelayanan listrik bagi masyarakat. PLN tidak pantas berbuat seperti itu.

“Kita sama-sama pelayan rakyat. Kalau kita berbuat sesuatu harus dipikirkan secara baik-baik, apalagi migrasi listrik itukan pilihan. Kalau masyarakat menolak kenapa PLN harus memaksakan diri,” ujarnya. Anggota Komisi III Herry Dahi Kadja mengaku heran dengan PLN. PLN bertugas memberikan pelayanan listrik bagi warga tapi malah menyibukan diri dengan migrasi meteran.

Padahal persoalan utama yang harus diatasi PLN ialah mengatasi pemadaman listrik yang tak kunjung berakhir. Dia minta PLN memperbaiki kerusakan agar pemadaman tidak terjadi lagi, baru melakukan migrasi meteran.

Baca Juga :  Fary Tinjau Perbaikan Badan Sungai Alas di Aceh Tenggara

Namun Manajer areal cabang Kupang Maria Goreti membantah melakukan migrasi meteran secara paksa. “PLN tidak pernah memaksakan kehendak untuk melakukan migrasi meteran,” kata Dia.  Menurutnya, PLN memiliki standar operasional dalam melayani pelanggan dengan tata cara yang santun sehingga jika ada pengaduan seperti yang disampaikan DPRD Kota Kupang, PLN melakukan perbaikan sistem pelayanannya. (rr)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda