Home / Politik / DPRD Kota Kupang Tegaskan Penerima PIP Harus Tercatat di Dapodik

DPRD Kota Kupang Tegaskan Penerima PIP Harus Tercatat di Dapodik

Ketua DPD Jenggala John Ricardo Berbicara dalam  pertemuan bersama DPRD Kota Kupang/Foto: Gma
Ketua DPD Jenggala John Ricardo Berbicara dalam pertemuan bersama DPRD Kota Kupang/Foto: Gma

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Marthinus Medah menegaskan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) harus berasal dari kalangan keluarga miskin dan data-data mereka tercatat dalam Data Base Pokok Pendidikan (Dapodik).

Penegasan yang sama juga disampaikan anggota DPRD Kota Kupang Zeyto Ratuarat dan Yapi Pingak. Mereka menyampaikan hal itu ketika berdialog dengan 15 perwakilan pengunjuk rasa yang menuntut pencairan dana PIP, Selasa (11/1).

“Sudah jelas bahwa seluruh siswa yang akan diberi bantuan ini (PIP) harus masuk di dalam Dapodik. Di luar itu (Dapodik) tidak bisa diakomodir,” tegas Marthinus.

Marthinus menyampaikan hal itu setelah kepala sekolah negeri di Kota Kupang menolak menandatangani rekomendasi untuk siswa calon penerima PIP yang diusulkan oleh Rumah Aspirasi. Di duga penolakan kepala sekolah negeri disebabkan siswa yang namanya diusulkan menerima bantuan, belum terdata dalam Dapodik.

Dapodik ialah formulir yang diisi oleh orang tua siswa tentang pekerjaan, penghasilan, dan jumlah tanggungan di rumah. Jika data-data siswa sudah ada di dalam Dapodik, kepala sekolah akan menandatangani surat keterangan yang di dalamnya terdapat nama siswa sesuai SK, kelas, dan nomor rekening. Dari situ, mereka pergi ke bank untuk mencairkan bantuan PIP.

Baca Juga :  Soal Rekomendasi PIP, Kepsek Jangan Tunduk pada Tekanan

Menurut Zeyto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang menolak bertanggungjawab jika ada kepala sekolah yang mengeluarkan SK di luar SK yang dimiliki dinas.

Anggota DPRD Kota Kupang Yapi Pingak mengatakan pihaknya bersma perwakilan dari rumah aspirasi telah berkonsultasi ke Menteri Pendidikan mengenai polemik bantuan PIP di Kota Kupang. Hasilnya menurut Dia, data-data siswa harus masuk Dapodik.

Selain itu, hanya ada tujuh kategori bagi penerima bantuan ini yang semuanya berasal dari keluarga miskin. “Siapa pun berhak mengusulkan siswa penerima PIP, tetapi harus masuk dalam Dapodik. Hal itu sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan PIP 2016.

Yapi mengatakan bantuan PIP adalah kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial yang bersumber dari Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebelumnya wali kota nonaktif Jonas Salean mengatakan selama Tahun 2016 pihaknya menyalurkan bantuan PIP kepada 34.000 siswa di Kota Kupang yang seluruhnya berasal dari kalangan keluarga miskin.

Baca Juga :  Salurkan PIP Kepada Anak Orang Kaya, Kepala Sekolah Masuk Bui

Investigasi

Dalam pertemuan itu disepakati DPRD bersama pihak demonstran akan melakukan investigasi ke berbagai pihak untuk memastikan proses penyaluran bantuan PIP tdak keluar dari aturan.

Ketua DPD Jenggala John Ricardo yang juga koordinator pengunjuk rasa mengatakan jika hasil investigasi ditemukan
ada nama siswa di bank penyalur, dan ada uang di rekening, siswa tersebut telah memiliki Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendidikan sebagai penerima dan tersebut.

“Kita harus lakukan investigas untuk memastikan semua ini, karena Kementerian Pendidian setelah menerima usulan nama-nama siswa dari sekolah melalui Dinas Pendidikan dan atau Pemangku Kepentingan akan melakukan verfikasi selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan. Setelah surat keputusan itu ada berikut lampiran para penerima dana, dana itu disalurkan melalui bank penyalur. Ini yang perlu kita lelusuri bersama,” tegas John. (gma)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda