Home / Politik / DPRD Kota Kupang Gelar Paripurna Penutupan Masa Sidang

DPRD Kota Kupang Gelar Paripurna Penutupan Masa Sidang

Penutupan Masa Sidang I DPRD Kota Kupang dan Pembukaan Masa II, Senin (18/7). Foto: Ellya Djawas
Penutupan Masa Sidang I DPRD Kota Kupang dan Pembukaan Masa II, Senin (18/7). Foto: Ellya Djawas

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Masa sidang I DPRD Kota Kupang 2016 ditutup lewat paripurna, Senin (18/7).

Periode masa sidang pertama berlangsung selama 22 hari sejak 22 Februari-9 April 2016, kemudian dilanjutkan 27 Juni-18 Juli 2016. Pada saat yang sama juga dilakukan pembukaan masa sidang II 2016.

Wali Kota Kupang Jonas Salean mengatakan selama masa sidang I ditetapkan 10 rancangan peraturan daerah (perda) usulan pemerintah, dan satu rancangan perda inisiatif DPRD. “Pada sidang I juga ditetapkan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015,” kata Jonas saat¬†menyampaikan sambutan pada penutupan sidang tersebut.

Jonas mengatakan, dalam masa sidang II, pemerintah akan mengajukan rancangan KUA-PPAS Tahun 2017, Rancangan KUA-PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2016, serta rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2016.

Baca Juga :  Golkar-PKB NTT Berpeluang Koalisi karena Ada Kesamaan Visi

“Rancangan disusun sesuai kondisi pendapatan daerah dan estimasinya, dengan tetap memperhatikan asas tertib, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sehingga dapat menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelakasanaa pembangunan dan pelayanan kemasyarakat dalam tahun anggaran 2016,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Kupang Yeskial loedoe mengatkan pelaksanaan sidang berjalan aman dan dalam suasana kemitraan yang harmonis.

“Apresiasi kepada wali kota Kupang dan jajarannya yang telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2015 tepat waktu,” katanya.

Dalam masa persidangan I DPRD Kota Kupang 2016, BPK Perwakilan NTT telah merilis hasil laporan keuangan Pemkot 2015 yang masih meraih opini WDP.

“Saya berharap temuan-temuan BPK yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan kelalaian pimpinan SKPD dalam melakukan pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah agar terus diminimalisir sebagai momentum dalam pembaharuan komitmen keuangan daerah menuju opini WTP,” ujarnya. (rr)

Baca Juga :  Elias-Paulinus Menang Pemilukada Nagekeo

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda