Home / Lingkungan / DKP NTT-WWF Sosialisasi RAN dan Pengelolaan Hiu

DKP NTT-WWF Sosialisasi RAN dan Pengelolaan Hiu

Sosialisasi RAN dan Pengelolaan Hiu /Foto: Ellya Djawas
Sosialisasi RAN dan Pengelolaan Hiu /Foto: Ellya Djawas

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Nusa Tenggara Timur bersama WWF menggelar sosialisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Pengelolaan Hiu di Hotel T-More Kupang mulai 31-Mei-1 Juni 2016.

Sosialisasi tersebut juga mengandeng pakar dari Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. “Tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan RAN Hiu di NTT dan mensinergikan upaya pengelolaan hiu di perairan NTT,” kata Ketua Panitia Donny M Bessie.

Donny mengatakan, dalam memastikan adanya pengelolaan terhadap keberlangsungan populasi hiu, Kementerian Kelautan dan Kerikanan (KKP) bersama patner telah menyusun National Plan of Actin (NPOA) atau disebut juga Rencana Aksi Nasional (RAN) dengan periode 2016-2020.

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan yaitu penyiapan regulasi nasional pengelolaan hiu dan pari.

Baca Juga :  Warga Manggarai Barat Minum Air Kubangan Kerbau

Tujuan lainnya ialah mengimplementasi ketentuan internasional, peningkatan akurasi data hasil tangkap hiu, perlindungan/pengaturan pemanfatan ikan tertentu yang rawan terancam punah, penguatan upaya penelitian ikan hiu, dan peningkatan pemahaman stakeholder (dalam pengelolaan hiu).

Kegiatan ini diikuti 30 orang, mereka diberi pemahaman mengenai RAN Hiu yang telah dipublikasikan sehingga dapat diterapkan tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di tingkat daerah.

Hiu samudra sirip putih (Carcharhinus longimanus)/Foto: BBC

Hiu samudra sirip putih (Carcharhinus longimanus)/Foto: BBC

Selain mengidentifikasi gap yang terjadi dalam pengelolaan hiu di daerah dari berbagai aspek seperti pengelolaan habitat penting, sosial budaya, perdagangan, kebijakan dan kelembagaan.

Sinergitas pengelolaan hiu ini diharapkan dapat memperjelas pembagian peran antarlembaga dalam mendukung pengelolaan hiu yang berkelanjutan.

Baca Juga :  Gugatan Montara Salah Alamat, Havas Bertanggung Jawab

Sementara itu sambutan Plt Kepala DKP NTT yang dibacakan Kepala Unit Pelayan Teknis (UPT) Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) NTT Januario Da Luz.

Ia mengatakan keterbatasan ketersediaan sumberdaya di daratan akan mendorong semakin banyaknya penduduk yang berusaha di pesisir dan laut pada masa yang akan datang.

“Ekosistem pesisir yang terdapat di sekitar pulau-pulau tersebut telah memberikan manfaat secara fisik sebagai pelindung pulau-pulau dari bahaya abrasi, gelombang, badai dan tsunami. Di samping itu keberadaan ekosistem pesisir serta sumberdaya hayati yang terkandung di dalamnya telah pula memberikan keuntungan secara ekonomi bagi penduduk yang mendiami pulau-pulau tersebut,” katanya. (rr)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda