Home / Humaniora / Dinkes NTT Bentuk Konsorsium Eliminasi Malaria Sumba

Dinkes NTT Bentuk Konsorsium Eliminasi Malaria Sumba

Foto: Lintasntt.com
Foto: Lintasntt.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Dinas Kesehatan (Dinkes) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengumpulkan empat bupati dan dinas kesehatan di Pulau Sumba, dan Unicef untuk membahas pembentukan konsorsium eliminasi malaria, Jumat (24/5).

Acara dipusatkan di Tambolaka, ibu kota Sumba Barat Daya berlangsung hingga Minggu (26/5), dihadiri Kasubdit Malaria, Kementerian Kesehatan dokter Nancy Angraeni, dokter Maria Endang dan Dr Ermi Ndun dari Unicef NTT, Dr Claus Bough dari Sumba Foundation, dan Kepala Dinas Kesehatan NTT dokter Dominggus Minggu Mere. Hadir juga camat, kepala desa, unsur PKK, poltekes, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Empat kabupaten itu ialah Sumba yakni Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya, saat ini tercatat sebagai daerah merah atau daerah dengan kasus positif malaria terbanyak jika dibandingkan kasus malaria di kabupaten lainnya di NTT.

Pembentukan konsorsium eliminasi malaria tersebut merupakan salah satu upaya Dinas Kesehatan NTT untuk mempercepat eliminasi malaria di Sumba. “Semua kabupaten akan secara bersama-sama melakukan upaya-upaya pengendalian serentak dan terkolaborasi dengan semua pihak bahkan inovatif sesuai kondisi lokal masing-masing kabupaten,” kata Kadis Kesehatan NTT dokter Dominggus Mere.

Dengan demikian, diharapkan secepatnya membebaskan Pulau Sumba dari malaria. Menurut dokter Dominggus, pengendalian malaria dilakukan secara bersama-sama karena malaria tidak mengenak batas administrasi. Penyebaran malaria lintas kabupaten, bahkan provinsi dan negara lantaran mobilitas penduduk. “Tentunya upaya akan jadi sia-sia jika empat kabupaten tidak melakukan upaya yang sinergis untuk membebaskan malaria dari Sumba,” imbuhnya.

Baca Juga :  Tim SAR Temukan lagi Satu Korban Tenggelam di Borong

Upaya penanggulangan malaria yang dimotori Dinas Kesehatan NTT tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani malaria. Selain itu, Gubernur NTT telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor: 11 Tahun 2017 tentang eliminasi malaria di NTT pada 2023.

Di sisi lain, sesuai laporan Dinkes NTT, sampai akhir 2018, kasus positif malaria di Sumba masih tinggi
yakni 13.809 kasus, terdiri dari 8.400 kasus di Sumba Barat Daya, 3.027 kasus di Sumba Barat, 1.811 kasus di Sumba Timur, dan 571 kasus di Sumba Tengah.

Jumlah kasus positif malaria di Sumba mencapai 76% dari kasus positif malaria di NTT pada tahun yang sama berjumlah 18.053 kasus.

Adapun Annual Parasite Incidence (API) atau jumlah kasus positif malaria per 1.000 penduduk dalam satu tahun di NTT telah berkurang dari 5,39% pada 2017 menjadi 3,35% pad 2018.

Namun, API per kabupaten di Sumba tercatat tinggi yakni Sumba Barat Daya sebesar 26,98%, Sumba Barat 20,39%, Sumba Timur 7,52%, dan Sumba Tengah 6,51%. “Di NTT empat kabupaten di Sumba masih tercatat sebagai daerah endemis malaria tinggi, enam kabupaten dikategorikan endemis malaria sedang, dan 11 kabupaten endemis malari rendah,” kata Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi NTT, dokter Theresia Sarlyn Ralo.

Baca Juga :  Kota Kupang segera Miliki Kawasan Tanpa Rokok

Menurut dokter Theresia, penyakit malaria rentan terhadap ibu hamil, bayi, dan anak usia sekolah, dapat menyebabkan anemia dan kurang energi kronis. Selain itu merupakan salah faktor terjadinya stunting.

Dokter Theresia juga mengajak peserta konsorsium bergandengan tangan membebaskan Pulau Sumba dari Malaria. Daerah ini sudah ditetapkan sebagai daerah destinasi wisata baru. “Saya berharap dengan Sumba bebas malaria akan berdampak positif dalam promosi wisata Sumba yang semakin aman dan nyaman bagi wisatwan,” katanya.

Sementara itu sesuai hasil penelitian Global Investments Targets fot Malaria Control and Elimination between 2016-2030 disebutkan kasus malaria di daerah endemis malaria mencapai RP56 ribu per penduduk. Karena itu, dana yang dibutuhkan Sumba Barat Daya untuk membebaskan penduduk dari Malaria, pemerintah harus mengivestasikan dana sekitar Rp43 miliar yakni Rp56 ribu dikalikan jumlah penduduk Sumba Barat Daya sebanyak 311.376 orang.

Untuk Sumba Timur dibutuhkan dana sebesar Rp13,4 miliar, Sumba Barat Rp8,3 miliar dan Sumba Tengah Rp4,9 miliar. Kerugian ekonomi yang harus diinvestasikan itu belum termasuk tahun kehidupan yang hilang akibat beban kesehatan yang buruk karena sakit, cacat, bahkan meninggal yang tentunya sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia. (sumber: mi/palce amalo)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda