Home / Dunia / Di KTT G20, Jokowi Memastikan Kebijakan AEoI Bermanfaat

Di KTT G20, Jokowi Memastikan Kebijakan AEoI Bermanfaat

Presiden RI Joko Widodo Berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di KTT G20 di Harmburg, Jerman. Foto: Reuters dari Laman Warta Ekonomi
Presiden RI Joko Widodo Berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di KTT G20 di Harmburg, Jerman. Foto: Reuters dari Laman Warta Ekonomi

Bagikan Halaman ini

Share Button

Jakarta–Presiden Joko Widodo menyampaikan perihal reformasi pajak saat menjadi pembicara utama di KTT G20 di Hamburg, Jerman.

Jokowi juga menyinggung soal pertukaran data sementara untuk tema perdagangan bebas dan pertumbuhan.

Indonesia mengapresiasi upaya OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development/Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi ) dan Negara G20 dalam mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS), memfasilitasi Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI), dan mengimplementasikan Multilateral Instrument (MLI).

Jokowi mengimbau semua harus memastikan bahwa AEOI dapat mengembalikan kewajiban wajib pajak ke negaranya dan memastikan pertukaran data yang memberikan manfaat.

“Indonesia baru menyelesaikan program tax amnesty sebagai bagian reformasi perpajakan. Dari USD366 miliar aset yang diungkap, sekitar 21 persen adalah aset yang disembunyikan di luar negeri,” jelas Presiden.

Baca Juga :  Tulisan Ahmad Baedowi Ungkap Siapa Dibalik Pembebasan Sandera

Demikian disampaikan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/7/2017).

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam Leaders Retreat sesi II tersebut adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia terus berusaha menunjukkan keseriusan menerapkan pertukaran informasi otomatis atau AEoI dalam mendukung penerimaan pajak.

Sri Mulyani pun membawa kajian awal dalam rencana penerapan keterbukaan informasi di Indonesia pada pertemuan Menteri Keuangan negara-negara G20 pada Maret di Hamburg, Jerman.

Dalam penerapan AEoI, negara-negara anggota harus secara sukarela memberikan informasi sedetail-detailnya secara otomatis. Di Indonesia saat ini, beberapa data memang masih belum bisa dibuka karena terganjal UU. Misalnya saja data nasabah perbankan.

Baca Juga :  Gubernur NTT Berterima Kasih Atas Pembebasan 3 Sandera

UU Perbankan mengamanatkan bahwa data nasabah merupakan hal yang sifatnya rahasia. Artinya untuk mendapatkan data tersebut, pemerintah harus mengamandemen UU terlebih dahulu. Namun, untuk merevisi UU tentu perlu waktu yang tak sedikit. Oleh karenanya pemerintah berencana menerbitkan peraturan pengganti perundang-undangan (Perppu). (media indonesia)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda