Kupang—Lintasntt.com: Pencairan dana pilkada Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diperkirakan sebelum batas akhir yang ditetapkan KPU yakni 3 Juni 2015.
Akan tetapi jika lewat dari batas waktu yang ditetapkan tersebut, Sumba Barat tidak akan ikut dalam pilkada serentak yang dijadwalkan Desember 2015.
Ketua KPU Sumba Barat Rudolf Dimu mengatakan ia telah menerima kepastian mengenai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan dilakukan oleh wakil bupati setempat yang kemudian diikuti pencairan dana.
Pencarian dana pilkada Sumba Barat terkendala karena Bupati Jubilate Pandango ditahan jaksa terkait kasus korupsi. Wakil Bupati kemudian menanti SK Pengasahan Penjabat Bupati dari Menteri Dalam Negeri sebelum menandatangani NPHD.
“Hasil konsultasi pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri pada Senin 2 Juni Mendagri akan tanda tangan SK Pelaksana tugas, maka pada tanggal 3 Juni pagi akan dilakukan penandatanganan NPHD,” ujarnya ketika dihubungi, Minggu (31/5).
Juru Bicara KPU Nusa Tenggara Timur Maryanti Adoe mengatakan hanya Sumba Barat yang belum mencairkan dana pilkada, sedangkan 8 kabupaten lainnya yang juga akan menggelar pilkada serentak sudah memulai tahapan pilkada.
Di antaranya KPU Kabupaten Sabu Raijua telah memulai tahapan pilkada seperti sosialisasi jadwal tahapan pilkada, peraturan KPU, kampanye, dana kampanye, dan pencalonan. Bahkan pada 1 Juni, akan dilakukan bimbingan teknis penitia pemilihan kecamatan dan panitia pemunggutan suara. (gamaliel/mi)
