Daerah Harus Dukung Komitmen Pembangunan Hijau

  • Whatsapp
Ilustrasi/Beritalingkungan

Kupang–Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris pada 19 Oktober 2016 yang menyetujui pembatasan kenaikan suhu global di bawah dua derajat celcius.

Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan peta jalan komitmen penurunan emisi (Nationally Determined Contributions/NDC) hingga 2030 dengan fokus pada sektor pendayagunaan lahan dan kehutanan serta sektor energi.

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya, namun tidak berhenti sampai di sini saja karena komitmen untuk menghadapi perubahan iklim juga harus didukung oleh pemerintah daerah di berbagai tingkatan mulai dari provinsi hingga desa. Selain itu, komitmen ini juga wajib didukung oleh masyarakat, dunia usaha, serta lembaga swadaya masyarakat.

“Komitmen pemerintah pusat harus didukung oleh kesadaran bahwa semua pihak dari berbagai lapisan juga berperan sangat penting dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,” ungkap Rizal Algamar, Country Director The Nature Conservancy (TNC) Indonesia, Kamis (3/11).

Untuk mendukung komitmen pemerintah dalam NDC, sejak awal tahun ini, TNC telah membantu pemerintah ProvinsiKalimantan Timur dalam mengembangkan inisiatif Kesepakatan Pembangunan Hijau atau Green Growth Compact (GGC).

Inisiatif ini menekankan upaya partisipatif dan kolaboratif antar pemangku kepentingan di berbagai tingkat dan peran dalam pengelolaan hutan agar kegiatan pembangunan berkelanjutan dapat berkontribusi dalam skala yang lebih besar.

“Kalimantan Timur merupakan empat besar daerah penghasil emisi nasional yang telah memiliki strategi pembangunan hijau, mengembangkan Rencana Aksi Daerah untuk pengurangan Gas Rumah Kaca, serta melakukan moratorium terkait perizinan pertambangan, kehutanan, dan pengembangan kelapa sawit yang baru,” tambah Rizal.
Daerah itu juga merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempertahankan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI).

Dia mengatakan pada September 2016 Kesepakatan Pembangunan Hijau diluncurkan di tingkat nasional oleh Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sebagai pemimpin bersama (co-lead).

Saat ini, Kesepakatan Pembangunan Hijau telah mendapatkan dukungan dari enam kabupaten, empat universitas, tiga negara sahabat, Bank Dunia, empat perusahaan sumber daya alam (mewakili industri kelapa sawit, kehutanan, batu bara, minyak dan gas), satu pemimpin adat desa dan dua organisasi non-pemerintah internasional dan institusi pembangunan termasuk TNC.

Dalam pelaksanaannya, Kesepakatan Pembangunan Hijau diharapkan dapat secara bersama mengembangkan pedoman kebijakan dan program yang akan mencapai tujuan Pembangunan Hijau Kaltim. Untukitu, DDPI Kaltim akan berperan sebagai koordinator.

“Kami akan memantau komitmen para pihak yang sudah bertanda tangan,” ujar Ketua DDPI Kalimantan Timur Prof. Daddy Ruhiyat.

Kampung Merabu merupakan salah satu contoh kampung atau desa yang mendukung Kesepakatan Pembangunan Hijau.

Merabu yang sudah memiliki izin pengelolaan hutan desa seluas 8.245 hektare tengah mengembangkan potensi peternakan sapi, perkebunan karet dan meningkatkan beberapa kegiatan mata pencaharian lainnya yang menyeimbangkan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan perlindungan hutan.

“Demi kesejahteraan bersama dan kelangsungkan ekosistem di tanah kelahiran kami, masyarakat berada di barisan depan dalam kesepakatan ini,” kata Kepala Desa Kampung Merabu Franly Aprilano Oley.

Sebagai bagian dari Kesepakatan Pembangunan Hijau, Kalimantan Timur juga sudah mengembangkan inisiatif prakarsa purwarupa (prototype initiative) yaitu pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay seluas 308.000 hektare.

Pengelolaan KEE Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay mendorong penerapan best management practices (BMP) oleh pemegang IUPHHK Hutan Alam atau Hutan Tanaman Industri , maupun perkebunan sawit. “Inisiatif ini sifatnya terbuka, pemangku kepentingan lain juga dapat bergabung untuk berkontribusi langsung dalam pengelolaan KEE Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay.

Kebersamaan ini diharapkan dapat mendukung upaya pelestarian habitat orangutan Kalimantan. Selain itu, upaya ini dapat juga mendukung Pemerintah Kalimantan Timur melalui Kesepakatan Pembangunan Hijau,” ucap Kepala BLH Kaltim Riza Indra Riadi.

Pada November 2016 Indonesia akan kembali berkiprah dalam forum iklim internasional COP ke-22 di Maroko. Dalam kesempatan ini delegasi Indonesia akan bernegosiasi dengan delegasi negara-negara lain, khususnya terkait dengan implementasi Kesepakatan Paris dan isu-isu perubahan iklim lainnya. Di acara ini, Indonesia akan berbagi beberapa contoh inisiatif dalam upaya pengendalian perubahan iklim.

Pada perhelatan COP 22, TNC akan mengadakan panel di Paviliun Indonesia pada 14 November 2016 dengan tema “Enhancing Multi-stakeholder Partnership and Committments in East Kalimantan Towards Green Growth” yang akan menghadirkan Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Energi Australia Josh Frydenberg, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, CEO Triputra Agro Persada Arif P. Rachmat, dan Penasehat Senior untuk David and Lucile Packard Foundation Frances Seymor.

TNC juga akan menghadirkan Kepala Kampung Merabu Franly Aprilano Oley untuk berbicara terkait pengalamannya dalam mengelola hutan desa dalam “CSO FORUM: Best Practices on Social Forestry” bersama perwakilan dari Walhi, Amandan Jantam pada 9 November 2016.

“Kami sangat antusias dengan keterlibatan Indonesia di COP 22. Kami berharap inisiatif Kesepakatan Pembangunan Hijau yang tengah dikembangkan oleh Pemprov Kalimantan Timur dapat tampil sebagai salah satu contoh upaya pembangunan rendah emisi yang sejalan dengan pencapaian target NDC Indonesia,” tutup Rizal. (tnc/gma

Komentar ANDA?

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.