Home / Daerah / CSR PLN Peduli Sambung 11.000 KK Listrik Gratis di NTT

CSR PLN Peduli Sambung 11.000 KK Listrik Gratis di NTT

CSR PLN/Foto: PLN
CSR PLN/Foto: PLN

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui Program PLN Peduli memberikan bantuan penyambungan bagi 11.000 bantuan CSR Listrik Subsidi Gratis bagi warga yang tidak mampu.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Direktur Regional JBTBN (Jawa Bali dan Nusa Tenggara dalam acara peresmian PLTMG MPP Flores 20 MW di Dusun Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (11/4) lalu, dan sudah selesai terpasangdan  menyala pada 2 Juni 2019

.”Bantuan ini untuk selain meningkatkan Rasio Elektrifikasi jug untuk kesejahteraan masyarakat khususnya menengah ke bawah,” ujar General Manager PLN UIW NTT Ignatius Rendroyoko.

Ini baru awal, masih banyak Benyamin- benyamin lain diluar sana yang belum menikmati listrik karena tidak mampu, oleh karena itu PLN melalui Program PLN Peduli memberikan 11.000 mulai instalasi sampai meteran terpasang bagi warga dalam kurun waktu dua bulan,” tambah Andhoko Soeyono selaku Senior Manager Niaga dan PP.

Baca Juga :  Alumni GMNI NTT Berkumpul di Ende

“Target kami 11.000 bisa ditengahkan tiap hari teman-teman terus bekerja menyambung sehari 183 kk hinggal sekarang sudah tersambung semua dan menyala.

Harapan Rendroyoko Jika sambungan listrik sudah diberikan, yakin masyarakat akan lebih produktif. “Anak-anak kita kalau malam hari juga bisa belajar dengan tenang,” dan aktifitas masyarakat bisa dilakukan sampai malam hari katanya.

Selain itu ternyata tidak hanya 11.000 masih banyak Benyamin, Benyamin lain yang hendak ingin memasang listrik tapi tidak mampu dengan biaya tersebut. Untuk meningkatkan program sambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu, tentunya peran serta dari pemerintah daerah (kabupaten/kota maupun provinsi) sangat diharapkan.

Data masyarakat tidak mampu yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K ataupun masyarakat tidak mampu yang tinggal di daerah desa 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) harus terdata dengan baik dan hal ini membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah.

Baca Juga :  300 Prajurit TNI AL Latihan Pengamanan Pemilu 2019

Harapan Rendroyoko Pemerintah daerah juga berperan serta untuk mengalokasikan anggaran untuk melistriki masyarakatnya yang tidak mampu dengan listrik bersubsidi. Tentunya jargon Energi Berkeadilan dapat segera diwujudkan di bumi Flobamora,” tutup Rendroyoko. (humas pln)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda