Home / Politik / Caleg di Kupang Masih Pasang APK di Pohon

Caleg di Kupang Masih Pasang APK di Pohon

Komisioner Bawaslu NTT Yemris Fointuna (kanan). Foto: lintasntt.com
Komisioner Bawaslu NTT Yemris Fointuna (kanan). Foto: lintasntt.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Bawaslu setempat diminta konsisten terhadap larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di pohon di pinggir jalan raya.

Saat ini APK caleg berbagai ukuran terlihat dipaku di batang pohon yang dijaga dan dirawat pemerintah dan masyarakat, seperti terlihat di ruas jalan Frans Seda, Kota Kupang.

Hal itu mengemuka saat tanya jawab dalam kegiatan sosilisasi aturan kampanye calon anggota legislatif kepada ratusan caleg Partai Golkar di Kupang, Rabu (7/11) petang. Sosialisasi disampaikan Komisioner KPU NTT Theresia Siti dan Komisioner Bawaslu NTT Jemris Fointuna.

Dalam pemaparannya, Jemris minta caleg tidak memajang stiker yang memuat foto mereka di fasilitas umum seperti tiang listrik dan tiang telepon, tembok, gedung sekolah, rumah sakit serta dinding rumah penduduk tanpa izin pemilik rumah. “Pemasangan APK tempat-tempat tersebut bertentangan dengan aturan kampanye. “Jangan menyerang calon lain karena urusannya sangat panjang,” kata Jemris Fointuna.

Baca Juga :  MDT-DT Dilantik 27 Desember

Menurut Jemris, caleg yang suami atau istri berstatus aparatur sipil negara (ASN) juga diingatkan tidak memajang APK di halaman rumah mereka. Hal itu untuk mengantisipasi munculnya anggaran publik yang menyebutkan ASN tidak netral atau terlibat kampanye caleg. “APK yang dipasang di halaman rumah memuat nama partai, visi dan misi sehingga ASN tersebut dianggap tidak netral,” kata Dia.

Terkait pemasangan APK di pohon dan sarana publik,
caleg nomor DPRD NTT nomor urut 4, Daerah Pemilihan (Dapil) 4, Frans Sarong minta dua institusi penyelenggara pemilu itu konsisten menegakan aturan kampanye. “APK itu ada di ruang publik di pohon, tetapi tidak diturunkan. Kami minta KPU dan Bawaslu konsisten,” ujarnya.

Baca Juga :  Viktori Ubah Budaya Politik NTT, Pilkada Bukan Milik Orang Kaya

Menangapi permintaan tersebut, Jemris menyebutkan operasi penertiban APK di Kota Kupang baru akan digelar setelah 15 Oktober mendatang atau setelah pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemiliu 2019 di KPU NTT.

“Bawaslu akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan APK yang pemasangannya melanggar aturan,” ujar Jemris. *

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda