Home / Timor / Bupati TTU Hanya Guyon Soal Hukum Cambuk

Bupati TTU Hanya Guyon Soal Hukum Cambuk

Bupati Raymundus Fernandez/Foto: ttukab.go
Bupati Raymundus Fernandez/Foto: ttukab.go

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Raymundus Fernandez mengatakan pernyataan hukuman cambuk kepada petani, hanya guyon semata.

“Tidak mungkin memberlakukan hukuman cambuk. Itu hanya guyon, dan saya sampaikan dalam nada bercanda tetapi ketika itu petani malah bersedia (dihukum cambuk),” kata Fernandez kepada wartawan di kediamanya di Kupang, Rabu (31/8/2016).

Guyonan disampaikan dalam diskusi lepas sebuah acara di Desa Popnam, Kecamatan Noemuti Timur, TTU pada Minggu (28/8/2016). Raymundus mengatakan itu terkait pemberitaan sejumlah media nasional mengenai guyonan tersebut.

Dalam diskusi tersebut petani mengaku belum mempersiapkan lahan. “Saya bilang kepada mereka nanti September saya datang lagi mengecek persiapan lahan,” ujarnya.

Menurutnya, satu hari setelah ia melontarkan guyonan, ia kembali lagi ke Desa Popnam dan menerima laporan petani ramai-ramai pergi ke kebun untuk mengolah lahan. Guyonan itu merupakan sebuah tekanan guna membangun kesadaran warga bekerja keras menggarap lahan mereka.

Baca Juga :  KBM SD Tuakau di Fatuleu Lumpuh Akibat Banjir

Bagi Raymundus, perubahan diciptakan dalam bentuk pernyataan, sikap, dan hukuman yang disampaikan hanya sebatas kata-kata. Di sisi lain, guyonan seperti itu ia sering sampaikan kepada petani jauh sebelum menjabat bupati.

Sejak menjabat wakil bupati TTU periode 2005-2010, ia melakukan berbagai cara untuk membangkitkan semangat petani menggarap lahan mereka. Ia bermalam di rumah warga dan bersama-sama mereka bekerja di kebun.

“Saya tunjukkan mereka cara bercocok tanam di lahan kering secara benar,” katanya.

Pada pertemuan tersebut, ia melontarkan guyonan yang sama, dan ketika itu warga secara beramai-ramai menjawab setuju sambil tertawa.

Ia mengatakan selama 2010-2015 pemerintah daerah setempat mengeluarkan program bernama Padat Karya Pangan. Program ini dilakukan dengan cara membagikan beras miskin (raskin) gratis kepada seluruh warga, namun wajib mengolah lahan seluas lima are per tahun.

Baca Juga :  Tinggi Gelombang 4 Meter, Feri dan Kapal Cepat Tidak Berlayar

Sampai 2016, setiap petani seharusnya sudah memiliki lahan seluas 1,25 hektare (ha), ternyata baru 78,32% yang memiliki lahan garapan seluas itu. Padahal lahan yang tersedia di setiap desa sangat luas. “Para pemuda itu tidak kerja dan terbiasa dengan mabuk dan pesta,” ujarntya.

Karena itu di masa kepemimpinan periode 2016-2021, ia ingin menagih kewajiban warga tersebut dengan pemeriksaan kebun olahan para petani itu. Semua yang dilakukan itu demi membuat petani sejahtera. (gma)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda