Home / Politik / Bupati Rote Ndao Terancam Sanksi Terkait Anggaran Pilkada

Bupati Rote Ndao Terancam Sanksi Terkait Anggaran Pilkada

Ilustrasi
Ilustrasi

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Bupati Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) Leonard Haning terancam sanksi karena belum bersedia menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan pilkada serentak 2018.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017, batas akhir penandantangan NPHD pada Rabu 27 September 2017. “Menteri dalam negeri dan presiden yang akan putuskan apa sanksinya,” kata Komisioner KPU NTT Yosafat Koli di Kupang, Selasa (26/9).

Dalam PKPU tersebut juga disebutkan jika sampai pembentukan Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemunggutan Suara (PPS) belum tersedia anggaran pemilihan, pilkada ditunda. Pembentukan PPK dan PPS dijadwalkan 12 Oktober-11 November 2017.

Namun Dia berharap alokasi anggaran dari APBD Rote Ndao untuk pembiayaan pilkada dapat ditanda-tangani pada 27 September. Pasalnya anggaran pilakda tersebut wajib disiapkan ole daerah.

Baca Juga :  Spanduk Prabowo Presiden Dipajang di Kupang

Bupati Rote Ndao Leonard Haning mengatakan penandatangan NPHD baru akan dilakukan setelah pembahasan anggaran bersama DPRD. “Saya kerja sesuai aturan, tidak kerja atas tekanan orang, dan jangan suruh saya melanggar hukum,” ujarnya.

Menurutnya anggaran pilkada Rote Ndao ditetapkan sebesar Rp2 miliar, namun perlu pembahasan lagi sebelum anggaran tersebut dicairkan. (palce/MI)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda