Home / Hukum / Bupati Ngada Dituntut Mundur

Bupati Ngada Dituntut Mundur

BUPATI NGADA

Bagikan Halaman ini

Share Button

BAJAWA–LINTASNTT.COM: Forum Peduli Penegak Moralitas Bangsa (FPPMB), Jumat (18/10) menggelar aksi unjuk rasa menuntut Bupati Ngada Marianus Sae mundur dari jabatannya terkait kasus asusila yang diduga dilakukan sang Bupati.

Massa yang berjumlah sekitar 100 orang menggelar unjuk rasa di kantor bupati. Namun saat bersamaan, pihak kepolisian Resort Ngada pun mengizinkan sekelompok massa tandingan berjumlah ratusan orang menggelar unjuk rasa tandingan. Akibatnya, kedua kelompok massa ini pun terlibat saling hujat sehingga substansi persoalan yang mau disampaikanpun menjadi kabur.

Koordinator FPPMB, Yonas Mitha mengatakan aksi demonstrasi yang mereka lakukan bertujuan menuntut mundur Bupati Marianus Sae karena sudah ada bukti-bukti sang Bupati menghamili pembantunya.
“Tuntutan kami jelas menuntut Bupati Marianus Sae mundur dari jabatannya sebagai Bupati karena terlibat masalah amoral. Kepemimpinan Bupati sudah tercoreng dan secara moral, tidak bisa dijadikan panutan. Mundur dari jabatan, adalah pilihan untuk menyelamatkan wajah pemerintahan dan masyarakat Ngada,” ujar Mitha.

Baca Juga :  Pungli Sertifikat Tanah di TTU Paling Rendah Rp200.000

Namun, Mitha menjelaskan, pada saat bersamaan, kepolisian juga mengizinkan aksi demonstrasi tandingan dipimpin Don Bosco, adik Ketua DPRD Ngada, Kritoforus Loko. “Pihak Bupati juga ada demo tandingan. Mereka memaki maki Forum yang menuntut mundur Bupati. Forum tersebut dipimpin Don Bosco, adik Ketua DPRD Ngada Kritoforus Loko.Kubu ini juga menolak PAW ketua DPRD kendati yang bersangkutan sudah di berhentikan dari partai Golkar tanggal 16 juli 2013,” ujar Mitha.

Sementara itu, Dorthi, anggota DPRD Ngada menjelaskan, dirinya tidak habis pikir soal kinerja Kapolres Ngada yang mengijinkan aksi demonstrasi dari dua kubu yang bertentangan pada saat bersamaan.

“Saya pertanyakan, apa motivasi Kapolres Ngada yang mengijinkan aksi dua aksi demonstrasi yang dilakukan dua kubu secara bersamaan. Dan akibatnya, warga tidak dapat menyalurkan aspirasinya secara substantif. Yang terjadi adalah masyarakat kedua kubu terlibat aksi saling menghujat satu dengan lainnya. Arena halaman kantor Bupati Ngada berubah jadi arena saling serang antar kedua kubu. Kapolres Ngada harus bertanggungjawab atas insiden di halaman kantor Bupati Ngada. Beruntung tidak ada aksi saling serang secara fisik saat kedua kubu ini dipertemukan,” ujar Dorthi. (Sumber:Metrotvnews.com/Alexander P Taum)

Baca Juga :  Kemendagri Bela Bupati Ngada yang Tutup Bandara Turelelo

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda