Home / Humaniora / BKKBN Lakukan SDKI Tahun 2017

BKKBN Lakukan SDKI Tahun 2017

Kepala BKKBN NTT Bersama Wartawan
Kepala BKKBN NTT Bersama Wartawan

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiaonal (BKKBN) kembali melaksananakn Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2017.

Kepala BKKBN Nusa Tenggara Timur Kresaputra mengatakan, survei tersebut dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai kesehatan ibu dan anak prevalensi imunisasi, kesehatan reproduksi, prevalensi KB, serta pengetahuan tentang AIDS dan Premenstrual Syndrome (PMS).

Sasaran pelaksanaan survey nantinya akan menggunakan kuesioner yang berbeda, agar informasi kesehatan yang dikumpulkan dalam survey, bisa dilakukan berdasarkan sasaran,” katanya kepada wartawan di Resto Celebes Kupang, Minggu (20/12).

Survei ini menjadi acuan bagi BKKBN untuk menyusun dan menyajikan informasi mengenai tingkat kelahiran, kematian, jumlah keluarga berencana dan kesehatan di masing-masing daerah di Indonesia, termasuk di NTT.

Baca Juga :  Ini Penjelasan ASDP Terkait Kematian Mahasiswi Undana

Ia mengatakan kuesioner yang akan digunakan pada SDKI 2017 itu antara lain, kuesioner untuk rumah tangga, wanita usia subur, pria kawin, dan remaja.

Menurutnya, sesuai instruksi presiden, pemerintah juga akan membentuk kampung-kampung KB di masing-masing daerah pada 2016.

Ketua Tim Advokasi KKI (Komunikasi Edukasi Kependudukan) Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) perwakilan BKKBN NTT I Gusti Bagus Arjana mengatakan kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW atau dusun yang memiliki keterpaduan antara program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

“Pembentukan kampung KB juga bertujuan meningkatkan jumlah peserta KB aktif yang modern, meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS, menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (KDRT) dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,”ujarnya.

Baca Juga :  Empat Orang Hilang di Selat Pukuafu belum Ditemukan

Untuk bisa dijadikan sebagai Kampung KB, satuan wilayah setingkat RW atau dusun perlu memenuhi persyaratan wajib seperti tersedianya data kependudukan yang akurat, mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah, dan memiliki Masyarakat yang punya partisipasi aktif dalam program-program BKKBN. (rr)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda