Home / Politik / Bawaslu NTT Gandeng 18 Lembaga Awasi Pemilu 2019

Bawaslu NTT Gandeng 18 Lembaga Awasi Pemilu 2019

Penandatangan MoU Pengawasan Pemilu 2019/Foto: Lintasntt.com
Penandatangan MoU Pengawasan Pemilu 2019/Foto: Lintasntt.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggandeng 18 lembaga strategis untuk membantu mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019 di daerah itu.

Lembaga yang terlibat dalam pengawasan pemilu antara lain universitas, lembaga keagamaan, organisasi mahasiswa, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), IJTI dan PWI. Perwakilan puluhan organisasi itu menandatangai nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Bawaslu NTT, Jumat (21/12).

“Pengawasan bersama ini untuk menghadirkan pemilu yang berintegritas, damai dan jujur serta bebas dari praktek kecurangan, sara dan ujaran kebencian,” kata Ketua Bawaslu NTT Thomas Djawa saat menyampaikan sambutan pada acara penandatangan MoU tersebut.

Menurut Thomas, tanpa adanya partisipasi masyarakat, cita-cita yang pemilu yang berintegritas sulit dicapai. Pasalnya Bawaslu dan jajarannya memiliki pengawas yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan sebaran daerah pemilihan (Dapil) serta puluhan ribu calon anggota legislatif dan dewan perwakilan daerah (DPD).

Baca Juga :  Jonas Pastikan Gandeng Niko Frans

Adanya keterlibatan masyarakat mengawasi pemiliu, Dia berharap pemilu berjalan fair yang nantinya melahirkan pemimpin legislatif dan eksekutif yang berintegritas. “Bawaslu juga ingin memastikan konsolidasi demokrasi tidak menjadi ritual politik,” ujarnya.

Dia juga minta masyarakat membantu Bawaslu turut melakukan pengawasan terkait dugaan politik uang yang dilakukan para calon anggota legislatif maupun parpol. Jika seluruh elemen melakukan pengawasan partisipatif, bagi Thomas, kecurangan yang berpotensi muncul jelang pemilu dapat ditekan.

Komisioner Bawaslu NTT Jemris Fointuna berharap pengawasan partisipatif dapat mencegah terjadinya kesalahan saat pelaksanaan pemilu. “Ada lima kotak suara dan lima surat suara. Pada saat pelaksanaan, bisa saja surat suara pemilu presiden dimasukan ke dalam kotak suara DPR. Ini kesalahan teknis yang perlu diperhitungkan,” ujarnya. (mi)

Baca Juga :  Caleg Gerindra Harus 'Tegak Lurus Satu Komando'

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda