Home / Dunia / Australia Diminta Bawa Pulang Bantuan AusAID

Australia Diminta Bawa Pulang Bantuan AusAID

Ketua Tim Advokasi Korban Pencemaran Laut Timor,Ferdi Tanoni (kiri) dan masyarakat korban pencemaran Laut Timor mengadakan pertemuan di Kupang belum lama ini,melampiaskan kemarahan terhadap  Australia yang melarikan diri dari tanggung jawab/Foto: Dok Pribadi
Ketua Tim Advokasi Korban Pencemaran Laut Timor,Ferdi Tanoni (kiri) dan masyarakat korban pencemaran Laut Timor mengadakan pertemuan di Kupang belum lama ini,melampiaskan kemarahan terhadap Australia yang melarikan diri dari tanggung jawab/Foto: Dok Pribadi

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–emerintah Australia diminta agar membawa pulang dana bantuan lewat program pembangunan luar negerinya (AusAID) guna membantu masyarakat asli Australia Aborigin yang dijadikan warga Negara kelas dua di Australia itu.

“Dana AusAID yang setiap tahun nya dialokasikan untuk bantuan ke Indonesia itu jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat Aborigin dari pada membantu kami rakyat Indonesia dengan tujuan politis yang sarat dengan kepentingan Australia,” kata Ketua Tim Advokasi Pencemaran Laut Timor Ferdi Tanoni lewat siaran pers kepada lintasntt.com,  Senin (7/1).

Ia menegaskan Indonesia adalah sebuah negara dan bangsa yang besar dan kaya akan sumber daya alam yang melimpah, sehingga tidak membutuhkan bantuan asing seperti yang dilakukan Australia lewat AusAID itu.

“Kami rakyat Indonesia tidak membutuhkan pengasihan Australia yang diselubungi dengan cara yang sangat licik itu” tegas mantan agen Imigrasi Australia untuk Wilayah Indonesia Timur ini.

“Jika bantuan yang diberikan itu dengan tujuan kemanusiaan tanpa adanya embel-embel politik, kami rakyat Indonesia pasti akan terima dengan senang hati. Tapi apa yang dilakukan Australia itu sarat dengan muatan politis untuk menguasai bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga :  Tertidur dalam Acara Resmi, Menhan Korea Utara Ditembak Mati

Kemitraan kerja sama Australia-Indonesia lewat AusAID ini meliputi bidang politik, keamanan, perdagangan, ekonomi, dan pembangunan.

“Kami minta Australia membawa pulang saja bantuan yang hendak disalurkan ke Indonesia. Untuk apa rakyat Indonesia hanya dijadikan sebagai warga negara kelas tiga oleh Australia,” kata Tanoni.

Australia telah dengan sengaja merampas kedaulatan laut NKRI dengan mencaplok hampir 85 persen wilayah Laut Timor yang kaya migas menjadi miliknya.

Sementara itu, rakyat NTT dikorbankan lagi oleh Australia dengan tragedi petaka pencemaran minyak Montara 2009 di Laut Timor dimana Australia sengaja menutup-nutupi dengan membela perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australia serta menghindar dari tanggungjawabnya.

Tendensi politik

Sehubungan dengan itu bantuan AusAid yang diberikan Australia itu memiliki tendensi politik tertentu untuk mendiamkan rakyat Indonesia dari berbagai perlakuan buruk dan tidak manusiawi yang dilakukan Australia.

“Kami tidak membutuhkan bantuan Australia bila hak-hak, harga diri, martabat dan kedaulatan kami diinjak dan dirampas oleh pemerintahan negeri Kanguru itu,” katanya menegaskan.

Secara sepihak, tambahnya, Australia juga telah menguras kekayaan minyak dan gas bumi Indonesia di Laut Timor sejak 1974 dan 1997, khususnya di wilayah selatan Pulau Timor yang berbatasan dengan Australia Barat.

Baca Juga :  Yunani Resmi Jadi Negara Bangkrut!

Atas dasar itu, kata Tanoni, bantuan lewat AusAID itu untuk menunjukkan bahwa Australia merasa sangat berjasa terhadap rakyat Indonesia.

Tanoni bersama Peduli Timor Barat, salah satu lembaga non pemerintah yang berkedudukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, terus menyuarakan petaka pencemaran minyak di Laut Timor sejak 2009.

Pencemaran itu terjadi sebagai akibat dari meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009 yang sampai saat ini terus dihindari oleh Australia ketika dituntut tanggungjawabnya.

“Melalui Duta Besar dan Wakil Duta Besarnya di Jakarta, Australia selalu membuat alasan yang sangat tidak berdasar untuk melarikan diri dari tanggungjawabnya. Inilah kisah pahit yang kami hadapi selama 10 tahun lamanya,” ujar Tanoni.

Australia juga melecehkan hasil pertemuan dengan Montara Task Force, sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah Indonesia guna mempercepat penyelesaian kasus Montara, serta tidak bersedia untuk menjawab surat Pemerintah Indonesia yang ditujukan kepadanya. (*/gma)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda