Home / Politik / Auditor NTT Mengejar Standar Dunia

Auditor NTT Mengejar Standar Dunia

Wakil Gubernur NTT Drs. Benny A. Litelnoni, SH, M.Si (kiri) dan Kepala BPKP Provinsi NTT, Kisyadi (kanan). Foto: Humas Pemprov NTT
Wakil Gubernur NTT Drs. Benny A. Litelnoni, SH, M.Si (kiri) dan Kepala BPKP Provinsi NTT, Kisyadi (kanan). Foto: Humas Pemprov NTT

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Drs. Benny A. Litelnoni, SH, M.Si mengharapkan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota di daerah itu terus meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan demi mencapai standar internasional.

Benny menegaskan itu saat menyampaikan sambutan pada acara Launching Knowledge Management System dan Focus Group Discussion (FGD) Peningakatan APIP se-NTT di Aula Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT, Senin (27/6).

Acara tersebut diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan NTT. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala BPKP Provinsi NTT, Kisyadi, Inspektur Provinsi NTT Paulus K Limu, Perwakilan Irwasda Polda NTT, Dirut RSUD SK Lerik, para inspektur kabupaten dan kota se-NTT.

Mengutip hasil assessment atau penilaian dari BPKP dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, 85,23% APIP di NTT masih berada pada level 1 atau level initial. Untuk mencapai standar dunia yang ditetapkan sesuai penialaian The Institute of Internal Auditor (IIA) pada 2009, para auditor internal pemerintahan harus mencapai level 3 atau integrated. “Hal ini tentu sangat berpengaruh pada kinerja APIP yang tidak optimal,” kata Wagub.

Dijelaskan lebih lanjut, APIP berperanan penting dalam sistem pengelolaan keuangan Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Para auditor internal diharapkan mampu mencegah potensi-potensi tindakan yang menyimpang dalam manajemen keuangan pemerintahan demi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).

Benny menguraikan seturut amanah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP berfungsi sebagai konsultan dan penjamin mutu.

Baca Juga :  Maju Ketua Umum Golkar, Mahyudin Siap Mundur dari Wakil Ketua MPR

“Peran konsultasi dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis dan asistensi. Sementara penjaminan mutu diwujudkan dalam kegiatan monitoring, review, audit dan evaluasi,” terang Wagub dalam sambutannya.

Terkait dengan upaya untuk mencapai standar internasional, Benny menegaskan beberapa permasalah yang mesti segera diatasi. Di antaranya, masih terbatasnya tenaga auditor, kualitas yang belum mumpuni,sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya dukungan dari pimpinan SKPD sebagai penyelenggara organisasi pemerintahan, anggaran yang terbatas serta masih rendahnya komitmen dalam menjalankan kebijakan.

“Permasalahan-permasalahan ini mesti segera dibenahi karena tantangan kita ke depan akan semakin meningkat sering dengan makin banyaknya dana khususnya dana desa yang mengalir ke daerah.

Hal ini juga sangat penting demi mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi NTT,” harap Wagub memotivasi para inspektur kabupaten dan kota yang hadir pada kegiatan tersebut. Untuk diketahui, selain pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga menorehkan prestasi WTP dari BPK RI untuk pengelolaan anggaran tahun 2015.

Di akhir sambutannya,Wakil Gubernur meminta agar pemerintah kabupaten dan kota untuk selalu meminta nasihat,bimbingan serta petunjut dari BPKP sehingga pengelolaan keuangan di NTT semakin mendekati standar pengelolaan internasional.

Baca Juga :  Ini 65 Anggota DPRD NTT Periode 2014-2019

Kepala BPKP Perwakilan NTT,Kisyadi dalam sambutannya menyatakan ada lima tingkatan APIP yakni level yakni initial, infrastructure, integrated, managed, dan optimizing.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2015-2019, Pemerintah telah memasukan peningkatan kapasitas APIP sebagai agenda pembangunan. Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasionala Pengawasan Intern denga tema Peningkatan Kapabilitas APIP pada tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta kembali menegaskan pentingnya peningkatan kualitas APIP di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. “2019, APIP harus berada pada level 3,” jelas Kisyadi mengutip pernyataan Presiden Jokowi.

Lebih jauh Kisyadi menguraikan Kegiatan Penerapan Aplikasi Knowledge Management System dan FGD Peningkatan Kapabilitas APIP se-NTT merupakan sebuah upaya dari BPKP NTT agar para auditor internal dapat berakselarasi dari level 1 ke level 3. “Saya yakin APIP NTT dapat bersaing di kancah dunia,” papar Kisyadi di akhir sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, BPKP Perwakilan NTT menyerahkan Piagam Penghargaan kepada 3 Kabupaten di NTT yakni Kabupaten Belu, Sumba Timur dan Ngada atas prestasi mereka secara cepat dan tepat menanggapi serta menindaklanjuti hasil temuan BPKP periode Januari 2015 sampai dengan April 2016. (siaran pers Humas NTT)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda