Home / Politik / Anggaran Pilkada NTT Rp318,530 Miliar

Anggaran Pilkada NTT Rp318,530 Miliar

Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Ketua KPU NTT Maryanti Adoe menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) di Kupang, Kamis (24/8). Foto: Humas/Wilson Boymau
Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Ketua KPU NTT Maryanti Adoe menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) di Kupang, Kamis (24/8). Foto: Humas/Wilson Boymau

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya bersama Ketua KPU NTT Maryanti Adoe menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang mengatur tentang pedoman anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kupang, Kamis (24/8/2017) petang.

Anggaran pilkada dibagi dalam dua tahap yakni anggaran untuk pratahapan sebesar Rp296.930.000, dan anggaran tahapan sebesar Rp318,234 miliar sehingga total anggaran
menjadi Rp318.530.930.000.

Gubernur Frans Lebu Raya mengatakan pengalokasian anggaran untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 mendapat tanggapan beragam dari masyarakat.

“Apabila dilihat dari APBD NTT hanya Rp4 triliun, nilai uang yang dialokasikan untuk pilkada NTT menjadi sangat berarti dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik demi mendapatkan pemimpin yang berkualiatas dalam memajukan NTT,” ujarnya.

Baca Juga :  Kemendagri akan Batalkan 'Perda Wanita Duduk Ngangkang' di Aceh

Lebu Raya mengatakan anggaran demokrasi sangat mahal, namun pilkada harus tetap digelar untuk memilih pemimpin di daerah. “Kita sudah sepakat dari dana yang telah ditandatangani hendaknya dapat diantisipasi jika nanti pilkada berlangsung dua putaran,” tandasnya.

Hadir saat penandatanganan tersebut, komisoner M Gasim, Thomas Dohu, Yosafat Koli, Kabag Monitoring dan Evaluasi KPU Pusat Idat Sudrajad ,dan Sekretaris KPU NTT,Ulbadus Gogi. Sedangkan dari pihak pemerintah Plt. Sekda NTT Emanuel Kara, Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) NTT Hali Lanan Elias.

Ketua KPU NTT Maryanti Adoe mengatakan dana pratahapan pilkada dipergunakan untuk melakukan koordinasi dengan pihak KPUD kabupaten dan kota di NTT. Sedangkan dana tahapan dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi, dan pembuatan maskot pilkada dan pelaksanaan tahapan pilkada,

Baca Juga :  Janji Politik Jonas dan Herman baru Terealisasi 70%

“Apabila nantinya setelah pelaksanaan pemilukada dan terjadi sisa anggaran maka kami akan kembalikan ke pemprov NTT,” kata Maryanti. (humas)

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda