Kupang—Lintasntt.com: Ratusan calo berkeliaran di desa-desa di Nusa Tenggara Timur untuk merekrut warga yang akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di luar negeri.
Calo menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar dan kehidupan mewah sehingga mendorong warga menjadi tenaga kerja ilegal sulit dibendung. Hal itu mengemuka dalam Pelatihan Anggota Legislatif Perempuan bertema ‘Perempuan Wakil Rakyat’ 2014-209 di Kupang, Sabtu (8/11) petang
Kegiatan ini digelar International Republican Institute (IRI), lembaga asal Amerika Serikat yang fokus mengembangkan partai politik, lembaga sipil, pemilu, pemerintahan yang demokratis, dan supremasi hukum di seluruh dunia.
Anggota DPRD NTT Yeni Belong asal Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan calo direkrut Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) bertugas mulai di ibu kota provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa-desa.
“Calo biasa datang berkali-kali ke rumah warga untuk membujuk orang tua melepas anak perempuannya ikut bekerja di luar negeri,” ujarnya. Para calo bekerja sangat rapi. Bahkan mereka tidak segan mengeluarkan uang sogokan mulai dari Rp500 ribu hingga Rp1 juta.
“Uang itu diserahkan kepada orang tua yang anak perempuannya jadi target,” kata Dia. Biasanya menurut Dia, orang tua yang telah menerima uang sogokan, bersedia melepas anaknya, dan mulai saat itu para calon tenaga kerja ini menerima perlakukan tidak menyenangkan.
Pasalnya dari desa, perempuan yang umumnya berusia di bawah 20 tahun, diserahkan ke calo yang berkedudukan di ibu kota kecamatan selanjutnya hingga calo di ibu kota provinsi. Calo juga tidak mengurus surat-surat tenaga kerja karena tidak bersedia mengeluarkan uang serta urusan yang membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit.
“Calon tenaga kerja itu tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidupnya di tempat kerja di negeri orang,” kata Dia. Akan tetapi umumnya mereka menderita karena gaji tidak dibayar serta memperoleh perlakukan tidak menyenangkan dari majikan sampai meregang nyawa.
Pembicara lain, anggota DPRD Kabupaten Kupang asal Partai NasDem, Sofia de Malelak-de Haan yang menyoal kekerasan perempuan menyebutkan kekerasan disebabkan sumber daya manusia (SDM) perempuan yang rendah dan aspek budaya. “Kalau berbicara kemiskinan maka kemiskinan saat ini berwujud perempuan,” ujarnya.
Sementara itu di Nusa Tenggara Timur keterwakilan perempuan di pemilu 2014. Di DPRD NTT ada enam perempuan, meningkat dari keterwalikan perempuan pada pemilu 2009 sebanyak empat orang. Sebaliknya di tingkat kabupaten dan kota, keterwakilan perempun juga meningkat dari periode sebelumnya satu persen menjadi 9%. Keterwakilan perempuan paling tinggi di NTT ada di DPRD Kabupaten Belu sebanyak 13 orang atau meningkat 33% dari periode sebelumnya.
Keterwakilan perempuan diharapkan berdampak positif bagi munculnya kebijakan publik yang lebih adil gender dan berpihak kepada rakyat kecil. (gba/MI)
