Home / Nasional / 35 Daerah Gugat Hasil Pilkada 2017

35 Daerah Gugat Hasil Pilkada 2017

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo Menyalami Anggota Satpol PP sesuai Upacara HUT Satpol PP dan Satlinmas di Kupang, Jumat, 3/3/2017. Foto: Gamaliel
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo Menyalami Anggota Satpol PP sesuai Upacara HUT Satpol PP dan Satlinmas di Kupang, Jumat, 3/3/2017. Foto: Gamaliel

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan 35 dari 101 daerah yang menggelar pilkada serentak pada 15 Februari 2017, melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, ia belum memastikan seluruh gugatan tersebut memenuhi unsur untuk disidangkan atau ditolak. “Saat ini MK masih melakukan klarifikasi secara detali sesuai persyaratan yang ada,” katanya kepada wartawan seusai menjadi inspektur upacara pada peringatan HUT Satpol PP ke 67 dan HUT Satlinmas ke-55 di Kupang, Jumat (3/3).

Tjahjo mengatakan belum mengecek kembali total daerah yang mnggugat hasil pilkada ke MK, sehingga angka itu tentu bisa berubah lagi. Selain itu, Kemendagri masih menunggu sejumlah pilkada putaran kedua yang digelar sejumlah daerah pada April 2017. “Yang penting penyelenggaran pilkada di 101 daerah ini aman dan tertib,” ujarnya.

Baca Juga :  Frans: Bangun Indonesia dari NTT

Walaupun masih ada hambatan bagi warga untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS. Persoalan-persoalan itu menurut Dia, menjadi bahan evaluasi bagi KPU dan Kemendagri untuk persiapan evaluasi pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019.

Mendagri juga menyampaikan aspirasi kepada Satpol PP, Linmas, polisi dan TNI yang bekerjasam mengamankan jalannya pesta demokrasi tersebut.

Di NTT, dari tiga kepala daerah yang menggelar pilkada, tidak ada calon kepala daerah yang mengajukan gugatan ke MK, namun ada gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Gugatan disampaikan oleh pasangan calon Viktor Mado Watun-Muhammad Nasir di Kabupaten Lembata. Pasangan ini mengadukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat terkait dugaan kecurangan selama proses pilkada di daerah yang itu. (gma)

Baca Juga :  Saleh: Industri Non Migas Penyumbang Terbesar Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda