Home / Nasional / 273 Pemilik Hak Suara di Sidang Sinode GMIT Disahkan

273 Pemilik Hak Suara di Sidang Sinode GMIT Disahkan

Bagikan Halaman ini

Share Button
Foto: Lorens Leba Tukan

Foto: Lorens Leba Tukan

Ba’a–Lintasntt.com: Sidang Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) ke-33 memasuki hari ke delapan, Senin (28/9/2015).

Kegiatan pada hari kedelapan tersebut dibuka dengan pleno hasil sidang untuk 10 komisi. Pleno pertama dari Komisi J, membahas laporan panitia pemilihan. Dalam pleno tersebut disahkan 273 pemilik hak suara terdiri dari 9 suara dari majelis sinode, 264 suara lainnya berasal dari 44 klasis. Setiap klasis memiliki enam suara.

Namun dalam pleno tersebut hanya 255 orang yang hadir, atau masih kurang 18 orang karena berbagai alasan seperti sakit, izin, dan belum datang ke Rote.

Ketua Komisi J, Pendeta Fransina Faot-Ledoh mengatakan nama-nama pemilik hak suara diambil berdasarkan surat dari klasis-klasis yang ditandatangani ketua majelis klasis.

Selain itu, nama-nama itu juga didasarkan pada bukti fisik daftar hadir peserta sidang sejak tanggal 20 September. “Setelah nama-nama tersebut dibacakan, selanjutnya atas persetujuan peserta sidang, majelis ketua persidangan (MKP) mengetuk palu menetapkan 273 pemilik hak suara tersebut,” ujarnya.

Tanggapan Peserta

Selanjutnya pleno dilanjutkan dengan membaca nama-nama calon majelis sinode. Rapat pleno berlangsung alot karena banyaknya tanggapan peserta sidang.

Di antaranya Pendeta Yonas Nenabu dari Klasis SoE minta nama-nama calon yang didukung klasis-klasis dimunculkan. Dengan begitu peserta juga mengetahui calon-calon yang gugur.

Baca Juga :  KPU Lantik Thomas Dohu Gantikan Mendiang Johanes Depa

Ia juga minta calon-calon juga dihadirkan dalam sidang agar dikenal oleh seluruh peserta. Selain itu mereka juga mengetahui hasil pembahasan dalam persidangan. “Beberapa calon yang tidak hadir dalam sidang, padahal yang mereka kerjakan nanti adalah hasil sidang. Jangan sampai mereka tidak tahu apa yang kita sepakati,” kata dia.

Pendeta Yohanis Ratu dari Klasis Kota Kupang mengajukan protes karena ada presbiter yang ditahbiskan hanya untuk kepentingan sidang sinode. Menurutnya, pentahbisan presbiter itu mesti didasarkan pada panggilan pelayanan, bukan karena untuk kepentingan pemilihan dalam sidang sinode. “Ini sudah keluar dari tata gereja,” kata Pdt. Yohanis.

Protes juga datang dari Pendeta Iswardy Lay karena panitia pemilihan melakukan pengelompokan berdasarkan kepakaran khususnya untuk calon anggota majelis sinode.

Menurutnya, panitia pemilihan hanya meminta jemaat dan klasis mengusulkan empat nama calon anggota, bukan berdasarkan kategori kepakaran. “Jadi nanti kita pilih empat calon suara terbanyak, majelis sinode yang baru yang akan menentukan siapa bertugas untuk apa. Bukan langsung membuat kategori kepakaran di bidang pendidikan, politik dan sebagainya,” kata pendeta asal Klasis Rote Barat Laut itu.

Ketua Panitia Pemilihan Majelis Sinode, Pendeta Emr. Yance Nayoan mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan laporan lengkap kepada Majelis Sinode. Oleh karena itu, panitia tidak perlu lagi mencantumkan nama-nama calon yang gugur. “Ada 180-an nama calon yang diusulkan. Kemudian kami seleksi dan dapatlah 38 calon ini. Dan laporan lebih rinci sudah kami sampaikan ke majelis sinode,” ujarnya.

Baca Juga :  200 TKI Terancam Hukuman Mati di Malaysia

Ia menyebutkan, sejumlah nama calon yang diusulkan tersebut untuk beberapa jabatan, namun panitia kemudian melakukan konsultasi bersama calon untuk menentukan jabatan yang disukainya.

Sekretaris Panitia Pemilihan, Emi Nomleni menambahkan, panitia bekerja sesuai aturan pokok pemilihan, yang juga dipakai saat Sidang Sinode ke-32 di Naibonat, Kupang.  Oleh karena itu, kategori kepakaran yang dibuat panitia telah diatur dalam aturan pokok tersebut. “Kami hanya panitia, sehingga mau dihapus juga oke. Jadi memilih sesuai perengkingan. Tergantung sidang,” katanya.

Akan tetapi MKP tetap mengesahkan hasil kerja panitia tersebut, dan tidak ada perubahan. Sedangkan terkait presbiter yang baru ditahbiskan untuk kepentingan pemilihan, menurut Nomleni, hal tersebut di luar tanggungjawab panitia pemilihan. Panitia pemilihan hanya mengurusi proses pencalonan.

Soal pentahbisan adalah urusan majelis jemaat dan majelis klasis. “Soal presbiter itu kami anggap selesai di tingkat jemaat, karena kami adalah panitia pemilihan majelis sinode,” kata mantan anggota DPRD NTT itu. (lorens leba tukan)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda