Home / Politik / Victory-Joss Tolak Tambang

Victory-Joss Tolak Tambang

Viktor Laiskodat Saat Kampanye di Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten TTS. Foto: Lintasntt.com
Viktor Laiskodat Saat Kampanye di Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten TTS. Foto: Lintasntt.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

Kupang–Pasangan Calon Gubernur Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi (Victory-Joss) janji tidak menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, IUP yang diterbitkan pemerintahan sebelumnya akan dievaluasi. Jumlah IUP di NTT sampai awal 2018 berjumlah 309 di 17 kabupaten.

“Jika Victory-Jos terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, tidak akan memberikan izin tambang karena tambang merusak lingkungan, tatanan sosial, dan aman,” kata Juru Kampanye Victory-Joss, Megasari Akhlis saat dihubungi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Selasa (6/3/2018).

Sebaliknya pasangan yang diusung Partai Nasdem, Golkar, Hanura, dan PPP ini akan membangkitkan ekonomi masyarakat sesuai potensi di setiap wilayah seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan sumber daya manusia. Menurut Megasari, tambang bukan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan ekonomi di Nusa Tenggara Timur.

Baca Juga :  Empat Calon DPD Asal NTT Lolos ke Senayan

Menurutnya sebelum tiba di Sumba Barat Daya, pasangan Viktory-Joss menggelar kampanye di Kabupaten Sabu Raijua dan Sumba Timur. Di Sabu Raijua, Viktor dan Josef menegaskan akan mengembangkan tambak garam di daerah itu yang sebelumnya sudah dirintis mantan bupati Marthen Dira Tome.

“Kalau kita mampu menutupi kekurangan garam untuk Indonesia maka kita punya harga di mata nasional. Tambak garam itu, bukan hanya sekedar membuka peluang kerja dan peningkatan PAD tapi bagaimana kita hadir untuk memenuhi kebutuhan nasional,” kata Viktor seperti disampaikan Megasari Akhlis.

Sementara itu, Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar mengingatkan empat pasangan calon gubernur NTT periode 2018-2023 tidak mengobral izin tambang.

Baca Juga :  PDIP Minta Warga NTT Bersabar Tunggu Penetapan Cagub

Pasalnya kehadiran pertambangan merampas lahan dan merusak hutan, mencemari air dan pesisir pantai, bahkan warga dikriminalisasi hingga berujung di penjara karena membela tanah dan air mereka dari aktivitas tambang.
“Kami menilai para calon gubernur belum pro rakyat korban tambang,” ujarnya.

Dia mengatakan sejumlah mantan bupati yang kini menjadi calon gubernur, pernah menerbitkan izin tambang, seperti Bupati Ngada Marianus Sae pernah menerbitkan lima IUP pada 2010 dan pada 2011 menerbitkan satu izin perkebunan. (sumber: mi/palce)

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button

Komentar Anda